Eksploitasi Isu Guru: Apakah PGRI Hanya Tajam Saat Menjelang Pemilu?

Ada sebuah pola yang sering terbaca oleh para pengamat kebijakan pendidikan: setiap kali kalender politik mendekati masa Pemilu atau Pilkada, volume suara Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) mendadak meningkat tajam. Isu-isu seperti kenaikan gaji, pengangkatan honorer, hingga tunjangan profesi mendadak menjadi komoditas utama dalam setiap pidato dan audiensi.

Kondisi ini memicu skeptisisme di tingkat akar rumput: Apakah PGRI benar-benar sedang berjuang demi nasib guru, ataukah isu guru hanya sedang dieksploitasi sebagai daya tawar politik elit organisasi di hadapan para calon penguasa?

Fenomena “Advokasi Musiman”

Kecurigaan mengenai “advokasi musiman” ini muncul bukan tanpa alasan. Guru-guru di daerah sering merasakan perbedaan atmosfer perjuangan di masa tenang dibandingkan di masa kampanye:

1. Janji Manis di Panggung Kampanye

Menjelang Pemilu, gedung-gedung PGRI sering menjadi tempat singgah para politisi. Di momen ini, pengurus biasanya sangat vokal menuntut komitmen tertulis. Namun, banyak anggota merasa setelah pemilu usai dan kursi kekuasaan didapat, tuntutan tersebut menguap begitu saja tanpa ada penagihan janji yang serius dari pihak organisasi.

kampungbet

kampungbet

2. Mobilisasi Massa Berbalut Acara Profesi

Kegiatan seperti jalan sehat, seminar nasional, atau peringatan hari besar organisasi yang dilaksanakan berdekatan dengan tahun politik sering kali ditengarai memiliki agenda terselubung. Pengarahan massa dalam jumlah besar menjadi sinyal “kekuatan suara” yang bisa ditransaksikan dengan kebijakan tertentu, namun pertanyaannya: siapa yang paling diuntungkan dari transaksi tersebut?

3. Tajam ke Pemerintah, Tumpul ke Afiliasi

Sering terlihat inkonsistensi dalam mengkritik kebijakan. Jika kebijakan yang merugikan guru datang dari pihak yang didukung oleh elit organisasi, suara PGRI cenderung melunak. Sebaliknya, jika datang dari rival politik, kritik akan terdengar sangat heroik. Hal inilah yang memperkuat kesan bahwa isu guru hanyalah alat bargaining.

Risiko Eksploitasi Isu bagi Marwah Guru

Jika PGRI hanya terlihat “tajam” saat musim politik, ada harga mahal yang harus dibayar:

• Kehilangan Kepercayaan (Public Trust): Masyarakat dan orang tua siswa akan memandang perjuangan guru bukan lagi sebagai gerakan moral, melainkan gerakan politik praktis.

• Apatisme Anggota: Guru yang merasa nasibnya hanya dijadikan komoditas akan berhenti peduli pada instruksi organisasi. Mereka akan merasa “digunakan” hanya untuk kepentingan karir politik individu pengurus.

• Kebijakan yang Bersifat Reaktif: Pemerintah akan terbiasa memberikan “obat penenang” berupa kebijakan instan saat pemilu, daripada menyelesaikan akar masalah pendidikan secara fundamental dan berkelanjutan.

Menuju Advokasi yang Konsisten dan Mandiri

Agar tidak terjebak dalam stigma eksploitasi isu, PGRI harus membuktikan konsistensinya melalui:

1. Kontrak Politik yang Terbuka: Jika ada kesepakatan dengan calon pemimpin, dokumen tersebut harus dipublikasikan kepada seluruh anggota agar bisa dikawal bersama secara transparan, bukan menjadi kesepakatan bawah meja.

2. Advokasi Berbasis Milestone, Bukan Kalender Politik: Perjuangan harus memiliki target waktu yang jelas (misal: per kuartal), terlepas dari apakah ada pemilu atau tidak. Intensitas kritik harus tetap sama tajamnya saat pemerintah baru saja dilantik maupun saat akan lengser.

3. Independensi Finansial: Memastikan setiap kegiatan besar organisasi dibiayai secara mandiri dari iuran anggota atau unit usaha organisasi, bukan dari bantuan dana hibah politik yang bisa mengikat independensi suara PGRI.

Kesimpulan: Perjuangan Adalah Maraton, Bukan Sprint Politik

Nasib guru Indonesia terlalu berharga jika hanya dijadikan peluru musiman dalam pertempuran politik lima tahunan. PGRI harus membuktikan bahwa ketajaman taringnya adalah bawaan lahir sebagai pembela profesi, bukan taring buatan yang hanya dipasang saat mencium aroma kekuasaan.

Kekuatan PGRI yang sesungguhnya bukan terletak pada seberapa dekat mereka dengan calon presiden atau kepala daerah, melainkan pada seberapa konsisten mereka berdiri di samping guru-guru yang kesulitan, di setiap hari, di setiap musim.